Nagan Raya, Aceh || inspirasipublik.id – Para Aktivis Pemerhati sosial dan publik di Nagan Raya sikapi aktivitas satuan tugas khusus (Satgassus) Penertiban Tambang Emas Ilegal selama ini melaporkan aktivitas tambang emas rakyat di wilayah Barat Selatan, Aceh.
Tanggapan para Aktivis ini merujuk pada laporan tim Satgasus tersebut tidak pro rakyat dan terkesan mengarah pada kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga dapat buruk dirasakan oleh puluhan ribu masyarakat bergantung hidup disektor tambang emas rakyat, Senin, 06 Oktober 2025.
Syahrul Fahmi, akrab disapa Tentra Wali, salah seorang aktivis peduli ekonomi kerakyatan di Nagan Raya mengatakan, sesungguhnya aktivitas tambang emas rakyat adalah kegiatan pembukaan lapangan kerja bagi rakyat terutama bagi pengangguran dan para janda kepala rumah tangga dalam wilayah Nagan Raya.
Menurut Tentra Wali, aktivitas tambang emas rakyat tersebut pada umumnya dikelola dan dikerjakan oleh masyarakat dan lokasinya ditanah milik pekerja itu sendiri. Bukan dikelola oleh pengusaha tambang datang dari luar daerah.
“Mereka mengelola sumber daya alam (SDA) diranah milik para pekerja itu sendiri, alat berat juga ada yang dibeli patungan secara kredit dan ada yang mereka sewa untuk berjuang meningkatkan ekonomi nya serta membantu masyarakat lainnya,” ujar Syahrul Fahmi kepada media.
“Mereka tidak merusak lingkungan, karena setelah mereka gali dan mengambil sedikit mengandung unsur emas, setelah selesai mereka timbun kembali secara baik karena tanah tersebut dapat digunakan lagi untuk bertani,” sebut Tentra Wali.
Lanjutnya, mengenai laporan dari berbagai pihak termasuk Satgassus Penertiban Tambang Emas Ilegal, itu sangat melukai hati masyarakat yang bergantung hidup dari tambang emas termasuk para pendulang.
“Rakyat tidak butuh Satgassus Penertiban Tambang Emas Ilegal menurut kabar dibentuk Mualem itu jika mereka bekerja tidak profesional dan mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, kenapa tidak tertibkan tambang meskipun legal tetapi benar-benar merusak lingkungan,” tanya Tentra Wali.
“Kami minta pertimbangan dan kebijaksanaan pimpinan kita Mualem untuk mempertimbangkan kembali penutupan tambang emas rakyat demi pemenuhan kebutuhan hidup puluhan ribu rakyat,” harap Syahrul Fahmi.
Ketua DPW Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara lndonesia (Trinusa) Provinsi Aceh, Yusri Mahendra, akrab disapa Abu Laot Kcombet.Ad sikapi aktivitas penghentian oleh satuan tugas khusus (Satgasus) penertiban tambang emas ilegal dengan melaporkan aktivitas tambang. emas rakyat di wilayah pantai barat selatan, Aceh selama ini.
Tanggapan ini disampaikan Abu Laot Kombet merujuk pada laporan tim Satgasus tidak pro kepada rakyat, ada dugaan laporan mereka mengarah pada kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga dampak buruk dirasakan oleh puluhan ribu masyarakat tidak memiliki gaji pokok bulanan atau gaji tetap dan mereka tidak memiliki kebun sawit.
“Mereka sudah selama ini bergantung hidup disektor tambang emas rakyat untuk memperjuangkan keberlangsungan hidup keluarganya tetapi akibat ditutup aktivitas penambangan emas oleh rakyat mereka menganggur,” ujar Yusri Mahendra.
Menurutnya, sikap dan perbuatan ini tidak pro kepada rakyat tetapi pro kepada para penjilat diberi mandat tugas dan kewenangan namun terkesan menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk kepentingan kelompok dan pribadi.
Ketua Triga Nusantara lndonesia Aceh, AbuLaot Kcombet dengan tegas menyatakan pemerintah Aceh, dalam hal uni Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau disapa Mualem harus dengan penuh ketelitian mengambil kebijakan, Mualem seharusnya dapat membedakan konsep hukum dengan kebutuhan perut’ Rakyat.
“Jangan hanya mendengar segelintir oknum haus pujian dan jabatan kemewahan pribadi dan kelompok,” harap Yusri Mahendra.
Sesungguhnya aktivitas tambang emas rakyat adalah kegiatan pembukaan lapangan kerja bagi rakyat Aceh terutama bagi pengangguran dan para janda juga anak – anak korban komplik di Nagan Raya umumya di daerah provinsi Aceh.
Abu Laot menjelaskan, tambang emas rakyat tersebut pada umumnya di kelola dan dikerjakan masyarakat dan lokasinya ditanah milik pekerja itu sendiri, bukan dikelola oleh pengusaha tambang dari luar daerah.
“Aktivitas mereka tidak merusak lingkungan, karena setelah mereka gali mengambil sedikit mengandung. Unsur ekaa, setelah itu selesai mereka timbul kembali secara baik karna tanah tersebut dapat digunakan lagi untuk bisa bertani”, jelas Abu Laot Kombet.
Ketua DPW LSM Triga Nusantara lndonesia Provinsi Aceh ingatkan kepada oknum pejabat di Aceh jangan nyalakan api di hadapan rakyat, sebelum rakyat benar-benar marah, bisa jadi rakyat akan membalas dengan kobaran api yang lebih besar.
“Kami seluruh jajaran LSM Triga Nusantara lndonesia Aceh sudah mempersiapkan diri berjuang bersama masyarakat, kami telah siap di garda terdepan membela masyarakat, kami sudah siap mewakafkan nyawa dan darah kami demi membela masyarakat yang lemah,” ungkap Yusri Mahendra.
Sebelum rakyat benar-benar memuncak amarahnya, lanjut Abu Laot, jangan main-main dengan rakyat, ini menyangkut perut rakyat, masyarakat tetap melakukan aktivitas mereka bekerja di tambang emas, kalian tidur enak di kasur mewah, kalian makan satu hari tiga kali, kadang pun lebih, uang uang jajan anak mampu lebih.
Sedangkan rakyat jelata kadang makan se kali sehari, kadang belum kerja belum bisa makan karena tak ada uang beli beras, jajan anak kadang sesen pun tidak ada, setiap harus berkerja banting tulang terlebih dahulu.
Panglima Triger DPW Triga Nusantara lndonesia Provinsi Aceh, Nadar K Combet menambahkan, “Kita sudah siap kerahkan.anggota di berbagai kabupaten kota sewaktu-waktu demo besar besaran ke kantor Gubernur.Aceh.
“Jika di perintahkan oleh ketua DPW Triga, Abu Laot Kombet.Ad, saya sudah membicarakan dengan seluruh jajaran Triga Nusantara lndonesia Aceh, anggota semua sudah siap demi membela masyarakat lemah, kami tunggu instruksi pimpinan DPW Provinsi Aceh, AbuLaot,” tegas Nadar, Panglima Triger DPW Aceh.* (sumber LSM Triga Nusantara lndonesia, Aceh).
Media ini sedang upayakan hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait, sejauh berita ini diterbitkan, awak media ini belum berhasil dapatkan keterangan dari para pihak terkait. Hak jawab dan hak klarifikasi tetap diberikan kepada para pihak tersebut kapan saja berkesempatan.*
Tim Red
