Meranti || Inspirasipublik.id — Ditengah ekonomi meranti yang tak stabil, bahkan di beberapa media online mengangkat berita ke publik, terkait tentang ASN yang belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 4 bulan di tahun 2025 dan sisa 4 bulan pada tahun 2024
begitu juga dengan gaji ke 13 juga belum dibayar, membuat pegawai kewalahan untuk biaya yang harus mereka tanggulangi, seperti; baik biaya pendidikan anak maupun yang lainnya, sementara mereka menerima gaji tidak utuh lagi dikarenakan kebanyakan pegawai telah menggadaikan SK nya ke Bank.
Namun ditengah ekonomi meranti dalam kondisi yang melemah, Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) Kabupaten Kepulauan Meranti akan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh 96 desa yang ada di kabupaten Meranti.
Setiap desa akan mengutus kaur keuangan desa dalam bimtek. Acara bimtek ini disorot publik karena menelan biaya yang fantastis, disetiap desa menyetor uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di kalikan 96 desa, besar anggaran berkisar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
Informasi yang didapat melanjuti Media Beritaintermezo.com, kepada inspirasipublik.id, Menurut dari salah satu warga tokoh masyarakat yang namanya tak mau dipublikasi, “sekarang masyarakat sudah bijak dalam menilai sesuatu, walaupun bimtek ini merupakan suatu keperluan yang mendasar tentu kita sangat mendukung agar ilmu yang dapat dalam bintek ini bisa di praktekan langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Dilanjutkannya, namun yang jadi pertanyaannya tentang dana pelaksanaan bimtek yang biayanya sangat besar, untuk itu, “diharapkan kepada Inspektorat kabupaten kepulauan meranti agar ikut turun untuk mengkaji apakah dana dalam pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) di Kabupaten Kepulauan Meranti pada batas kewajaran atau pemborosan anggaran, dan ini harus disampaikan inspektorat kepada publik atau dan keterbukaan informasi publik,” harapnya.
Ia menambahkan, kalau kita simak berita dari berbagai media, tv, media online dan media cetak, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh unsur dapat kurangi pengeluaran yang bersifat seremoni, dan mengharapkan semua unsur terutama pimpinan daerah ikut pemerintah pusat untuk bersama memerangi kebocoran anggaran di semua tingkat.
Dan Hasil konfirmasi media pada Kamis, (19/06) dengan ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Padlun mengatakan, benar dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan Bimtek selama tiga hari direncanakan dari tanggal 7 s/d 9 July 2025 di Grand Meranti hotel, karena Bimtek ini adalah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan.
Padlun menambahkan, terkait Bimtek ini adalah di sistim Aplikasi Siskeudes dari offline menjadi online dan peserta dibagi 3 kelas agar outputnya maksimal dengan baik. Adapun narasumber dari BPKP Provinsi Riau terkait Aplikasi Siskeudes, Polres, Kejaksaan, Inspektorat terkait Pengawasan, Bank Riau tentang mekanisme Pencairan, Kantor Pajak Pratama tentang mekanisme Perpajakan, Dinas PMD dan dari Kemendagri.
Sumber dana kegiatan berasal dari APBDesa.
“Kegiatan ini dilaksanakan di Meranti agar secara ekonomi perputaran dana pelatihan berputar di Meranti, dan kegiatan ini bukan sekedar seremonial,” tutupnya.
(Karim/Korwil Riau)
